Ketika Dunia Tidak Lagi Diatur oleh Etika, Melainkan oleh Senjata dan Dolar

Ada satu perasaan yang sulit dihindari ketika membaca berita geopolitik hari ini: dunia terasa semakin tidak aman, bahkan bagi negara yang mengaku berdaulat. Bukan karena ancaman alam atau konflik lokal semata, tetapi karena satu pola lama yang terus diulang dengan wajah baru—invasi, dominasi, dan kontrol global atas nama tatanan dunia.

Amerika Serikat, sebagai negara adidaya, sejak lama memosisikan diri bukan sekadar sebagai aktor global, tetapi sebagai penentu arah sejarah dunia. Dalam narasi resminya, semua dibungkus rapi: demokrasi, HAM, stabilitas global, dan keamanan internasional. Namun di balik itu, muncul pertanyaan mendasar: keamanan untuk siapa, dan stabilitas versi siapa?

Konsep New World Order versi AS pada praktiknya kerap menjelma menjadi kebijakan sepihak yang harus diikuti semua negara. Ketika patuh, sebuah negara disebut mitra strategis. Ketika menolak, label mulai ditempelkan: negara gagal, rezim otoriter, ancaman global, hingga teroris. Label ini bukan sekadar stigma moral, melainkan alat legitimasi untuk intervensi—baik melalui sanksi ekonomi, tekanan politik, operasi intelijen, hingga invasi militer terbuka.

Sejarah mencatat pola ini bukan barang baru. Dari Timur Tengah hingga Amerika Latin, dari Asia hingga Afrika, penguasaan sumber daya alam selalu menjadi motif utama. Minyak, gas, mineral strategis, jalur perdagangan, dan kini data serta teknologi—semuanya masuk dalam kalkulasi untung-rugi. Dalam logika ini, martabat bangsa dan kedaulatan negara sering kali tidak memiliki nilai tukar.

Yang runtuh bukan hanya negara-negara yang diguncang konflik, tetapi juga etika bernegara di level global. Piagam PBB, hukum internasional, dan prinsip non-intervensi perlahan kehilangan makna ketika berhadapan dengan kepentingan geopolitik negara adidaya. Ironisnya, lembaga internasional yang seharusnya menjadi penyeimbang justru sering tampil tak berdaya, atau lebih buruk—ikut mengafirmasi narasi yang sudah disusun.

Lebih mengkhawatirkan lagi, dominasi hari ini tidak selalu datang dalam bentuk tank dan pasukan. Ekonomi dijadikan senjata. Sanksi finansial, embargo, manipulasi mata uang, hingga kontrol sistem pembayaran global menjadi cara baru untuk melumpuhkan negara tanpa perlu satu peluru pun ditembakkan. Jika cara ini gagal, barulah opsi militer muncul sebagai “jalan terakhir” yang sebenarnya sudah lama disiapkan.

Dunia pun masuk ke fase baru: ketakutan yang dilembagakan. Negara-negara kecil dan berkembang dipaksa memilih—ikut arus atau menghadapi konsekuensi. Kedaulatan menjadi konsep simbolik, bukan realitas substantif. Kebijakan dalam negeri pun sering kali harus disesuaikan dengan selera kekuatan global agar tetap “aman”.

Pertanyaannya kemudian: apakah dunia benar-benar sedang menuju tatanan baru, atau justru mengulang kolonialisme lama dengan bahasa modern? Jika jawabannya yang kedua, maka ancaman terbesar bukan hanya invasi fisik, tetapi hilangnya keberanian negara-negara untuk menentukan nasibnya sendiri.

POV ini tidak sedang membela rezim tertentu atau menutup mata terhadap pelanggaran di berbagai negara. Namun ada garis tegas yang harus diakui: tidak ada satu negara pun yang berhak menjadi hakim tunggal dunia. Ketika kekuatan militer dan ekonomi dijadikan standar kebenaran, maka dunia tidak sedang menuju perdamaian—melainkan menuju ketertundukan massal.

Dan mungkin, di titik inilah kita harus jujur pada diri sendiri: dunia bukan sedang kekurangan tatanan, tetapi kekurangan keberanian untuk menantang dominasi yang dibungkus moralitas palsu.