Skenario dalam Skenario :  Lapisan Penyamaran dalam Kejahatan Kerah Putih

Di balik gemerlap dunia bisnis dan pemerintahan, terselip realitas kelam yang kerap luput dari sorotan publik yakni  kejahatan kerah putih yang dikemas dalam lapisan skenario demi skenario, hingga kebenaran terkubur rapi dalam konstruksi kebohongan. 

Ironisnya, ketika kebenaran akhirnya terungkap, bukan aktor utama yang tersungkur di hadapan hukum, melainkan pihak-pihak kecil yang menjadi tumbal dari sistem yang korup dan tidak adil.

Berbeda dari kejahatan konvensional, kejahatan kerah putih dilakukan dengan pena, kontrak, dan kekuasaan. Bentuknya bisa berupa penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, suap, pencucian uang, hingga penyalahgunaan kewenangan. 

Dan yang membuatnya sulit dibongkar bukan sekadar kerumitan skemanya, tetapi juga karena sering kali kejahatan ini diselimuti oleh skenario besar yang telah dirancang sejak awal dan biasanya melibatkan banyak pihak, agar saling menutupi.

Dalam banyak kasus, kejahatan kerah putih tidak berdiri sendiri. Ada narasi besar yang sengaja diciptakan: manipulasi opini publik, pengalihan isu, rekayasa laporan internal, bahkan penggunaan media untuk menciptakan persepsi seolah-olah semua berjalan sesuai prosedur. Para pelaku utama tak hanya mencuri, mereka menyusun sandiwara raksasa untuk menutupi jejak.

Skenario ini melibatkan banyak pihak: dari internal perusahaan, oknum pejabat, hingga oknum aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan. Mereka saling menjaga dan menutup rapat jalur penyelidikan. Fakta dipelintir, bukti dihilangkan, saksi dibungkam.

Ketika skenario ini mulai runtuh atau perhatian publik mulai tumbuh, ada satu trik usang yang selalu digunakan: mengorbankan pihak yang paling lemah. Pegawai rendahan, admin biasa, atau staf kontrak yang tak punya kuasa menjadi pelampiasan. Mereka dijadikan kambing hitam, dihukum untuk menunjukkan bahwa "proses hukum berjalan", padahal aktor utamanya bebas bersandar di kursi empuk. Hal ini bukan sekadar ketidakadilan, tapi penghinaan terhadap sistem hukum dan moralitas publik.

Mengapa Hal ini Bisa Terjadi ?

• Asimetri kekuasaan – Pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber daya bisa membungkam proses investigasi.
• Kurangnya perlindungan whistleblower – Orang-orang yang ingin membongkar kejahatan justru sering menjadi korban intimidasi.
• Ketergantungan pada narasi tunggal media – Media yang dikuasai atau disponsori pihak tertentu bisa dengan mudah mengatur opini publik.
• Kultur impunitas – Jika aktor besar jarang dihukum, maka akan tumbuh keyakinan bahwa sistem bisa dibeli.

Membongkar skenario dalam skenario butuh keberanian luar biasa—baik dari penyidik, media independen, maupun masyarakat sipil. Dunia membutuhkan lebih banyak jurnalis investigatif, auditor yang jujur, dan publik yang tidak mudah dibutakan oleh narasi resmi.

Selama keadilan hanya milik yang kuat, maka kebenaran akan terus dikalahkan oleh skenario yang rapi. 

Tapi sejarah selalu membuktikan: kebenaran mungkin tertunda, tapi tak bisa dibungkam selamanya, krena sesuatu yang batil pasti akan hancur meskipun ditutup-tutupi. 

Bagaimana kekuasaan Firaun pada zaman mesir purba dulu, manusia paling durjana dan sangat kejam pun akhirnya runtuh, hanya dengan seorang yang bernama Musa a.s. berani memberikan perlawanan dan kritik terhadap pemerintahannya yang sewenang-wenang. 

Sejarah akan selalu berulang, hanya beda zaman saja dan caranya, namun secara substansi kejahatan adalah kejahatan, dia bisa dilakukan oleh seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi sehingga dampak dari kejahatannya akan luas dan massive.