Destruction dan Disruption Birokrat: Jalan Terjal Menuju Indonesia Emas 2045

Indonesia Emas 2045 adalah sebuah mimpi kolektif: menjadi bangsa maju, sejahtera, dan berdaulat tepat di usia satu abad kemerdekaan. Namun, mimpi itu bisa saja tinggal slogan kosong bila salah satu penghambat terbesar pembangunan tidak dibenahi: birokrasi kita yang lamban, feodal, dan koruptif.

Realitas menunjukkan, birokrasi yang seharusnya menjadi mesin penggerak pembangunan, justru sering menjadi rem yang menghambat laju bangsa. Prosedur berbelit, kepentingan pribadi lebih besar daripada pelayanan publik, dan resistensi terhadap inovasi membuat birokrasi kita berjalan lamban di tengah dunia yang berlari cepat.

Untuk itu, Indonesia membutuhkan langkah radikal: destruction dan disruption birokrat.

Menghancurkan Sistem Lama

Destruction berarti berani membersihkan akar masalah. Budaya “asal bapak senang”, praktik suap, hingga mentalitas feodal yang menjadikan jabatan sebagai alat memperkaya diri harus dihentikan. Tanpa keberanian menghancurkan pola lama ini, setiap wacana reformasi hanya akan berakhir sebagai kosmetik politik.

Membangun Sistem Baru

Disruption adalah membangun birokrasi baru yang adaptif, transparan, dan berbasis teknologi. Layanan publik tidak boleh lagi menjadi ladang pungli, melainkan harus sepenuhnya digital, cepat, dan dapat diawasi masyarakat. Struktur birokrasi yang gemuk harus dipangkas, diganti dengan tata kelola yang ramping dan efektif.

Lebih dari itu, SDM birokrasi harus diisi oleh orang-orang dengan kompetensi, integritas, dan kemampuan mengelola teknologi. Tanpa revolusi sumber daya manusia, digitalisasi hanya akan menjadi formalitas tanpa substansi.

Arah Reformasi Radikal yang harus ditempuh antara lain :

·      Digital Governance: Semua layanan publik terintegrasi dalam sistem digital yang transparan, tanpa celah pungli yang hingga saat ini masih terjadi.

·       Revolusi SDM Birokrasi: Mengutamakan meritokrasi, integritas, dan kompetensi teknologi.

·  Pemangkasan Struktur: Mengurangi lembaga yang tumpang tindih, memperbanyak fungsi eksekusi, bukan administrasi.

·   Akuntabilitas Publik: Masyarakat diberi ruang mengawasi birokrat melalui sistem keterbukaan informasi.

·   Kepemimpinan Transformasional: Pemimpin birokrasi harus visioner, mampu memotivasi, dan menjadi teladan dalam integritas.

Contoh Negara yang Melakukan Perubahan Radikal Birokrasi

Singapura

Perubahan Radikal: Pada 1960-an, Singapura adalah negara kecil dengan keterbatasan sumber daya. Lee Kuan Yew melakukan destruction terhadap budaya birokrasi kolonial yang lamban, lalu membangun sistem meritokrasi ketat.

Hasil: Birokrat dipilih berdasarkan kompetensi, gaji tinggi diberikan untuk mencegah korupsi, dan seluruh layanan publik dipacu cepat. Kini Singapura menjadi salah satu pusat bisnis dan pemerintahan paling efisien di dunia.

Rwanda

Perubahan Radikal: Pasca-genosida 1994, Rwanda nyaris hancur. Presiden Paul Kagame melakukan disruption dengan membangun birokrasi berbasis teknologi dan nol toleransi korupsi.

Hasil: Rwanda kini dikenal sebagai salah satu negara dengan tata kelola pemerintahan terbaik di Afrika, layanan publik serba digital, dan iklim investasi yang ramah.

Tiongkok (China)

Perubahan Radikal: Sejak reformasi ekonomi Deng Xiaoping (1978), Tiongkok melakukan destruction terhadap ekonomi terpusat ala Mao, lalu beralih ke sistem pasar terkontrol. Reformasi birokrasi dijalankan paralel dengan industrialisasi masif.

Hasil: Tiongkok bertransformasi dari negara miskin menjadi kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia dalam waktu empat dekade.

Korea Selatan

Perubahan Radikal: Pada 1960-an, Korea Selatan masih negara agraris dengan pendapatan per kapita rendah. Pemerintah melakukan disruption birokrasi melalui industrialisasi berbasis teknologi dan kerja sama erat antara pemerintah dan swasta (chaebol).

Hasil: Dalam 50 tahun, Korea Selatan menjadi negara maju dengan industri teknologi global (Samsung, Hyundai, LG).

Estonia

Perubahan Radikal: Setelah lepas dari Uni Soviet (1991), Estonia melakukan destruction terhadap birokrasi manual ala Soviet, lalu membangun pemerintahan digital sejak awal.

Hasil: Estonia kini dikenal sebagai “digital nation”, semua layanan publik (pajak, kesehatan, pemilu) bisa diakses secara online dengan transparansi tinggi.

Menuju Indonesia Emas

Indonesia Emas 2045 tidak akan lahir dari birokrasi yang nyaman dengan status quo. Ia hanya bisa lahir jika ada keberanian untuk menghancurkan sistem lama dan membangun sistem baru. Destruction untuk membebaskan dari belenggu, disruption untuk melahirkan inovasi.

Bangsa ini membutuhkan birokrasi yang menjadi motor kemajuan, bukan penghambat. Bila tidak, Indonesia hanya akan merayakan 100 tahun kemerdekaan dengan janji-janji yang tak pernah ditepati.