Digitalisasi yang Membelenggu: Menakar Urgensi "Revolusi Balik" ke Model Konvensional dalam Ekosistem Ojol

Oleh: Feisal  Assegaf, MM

Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan disusun sebagai bentuk sumbang saran pemikiran terhadap fenomena sosial-ekonomi yang sedang berkembang. Tulisan ini tidak bermaksud menyudutkan pihak mana pun, baik aplikator, mitra, maupun regulator, melainkan sebuah undangan untuk berdiskusi secara sehat mengenai masa depan ekonomi berbagi di Indonesia.

---

Indonesia saat ini tengah berada di persimpangan jalan digital yang krusial. Sektor transportasi daring (Ojek Online/Ojol) yang satu dekade lalu dipuja sebagai pahlawan inklusi ekonomi dan solusi pengangguran, kini tengah menghadapi fase "darurat" yang laten. Hubungan antara aplikator, mitra, dan konsumen yang semula bersifat simbiotik, perlahan bergeser menjadi hubungan yang penuh ketegangan akibat ketimpangan distribusi nilai ekonomi.

Di balik kemudahan antarmuka aplikasi yang kita gunakan sehari-hari, terdapat jeritan sunyi dari para mitra pengemudi yang merasa kian termarjinalkan oleh skema profit sharing yang dianggap tidak lagi memihak pada keadilan distributif.

Paradoks Kapitalisme Platform dan Hegemoni Algoritma

Secara teoritis, model bisnis ojol berdiri di atas fondasi kapitalisme platform. Dalam struktur ini, prioritas tertinggi mutlak berada di tangan pemegang saham (shareholders). Logika ini sederhana namun dingin: perusahaan harus menunjukkan pertumbuhan laba yang berkelanjutan untuk menjaga kepercayaan investor. Namun, dalam ekosistem gig economy, upaya mengejar profitabilitas ini sering kali berbenturan langsung dengan kesejahteraan mitra di lapangan.

Fenomena "darurat ojol" ini dipicu oleh dominasi aplikator yang merasa memiliki daya tawar absolut (bargaining power) karena jumlah mitra yang melimpah. Dengan jumlah suplai tenaga kerja yang seolah tak terbatas, aplikator memiliki keleluasaan untuk "memainkan" tarif dan potongan sesuai dengan target finansial mereka. Di sinilah letak ironinya: mitra yang dahulu disebut "mitra strategis" kini lebih tampak sebagai komoditas dalam barisan algoritma.

Persoalan kian meruncing dengan hadirnya fitur atau skema "algoritma berbayar". Dalam sistem ini, mitra yang bersedia membayar fasilitas tambahan atau menerima potongan lebih besar mendapatkan prioritas orderan. Sebaliknya, mereka yang bertahan pada model konvensional atau tidak mampu mengikuti skema berbayar tersebut akan "dianaktirikan" oleh sistem. Algoritma, yang seharusnya menjadi alat distribusi yang adil berdasarkan jarak dan ketersediaan, kini menjelma menjadi wasit yang memihak pada siapa yang sanggup membayar lebih. Hal ini menciptakan kasta-kasta baru di jalanan, di mana akses terhadap rezeki tidak lagi ditentukan oleh kerja keras, melainkan oleh kepatuhan pada sistem "pay-to-play".

Marginalisasi di Tengah Kelimpahan Data

Mengapa hal ini bisa terjadi? Jawabannya terletak pada hakikat algoritma itu sendiri. Algoritma bersifat opak atau tidak transparan. Mitra tidak pernah benar-benar tahu mengapa akun mereka "gacor" (ramai orderan) atau "anyep" (sepi orderan). Ketidaktahuan ini menciptakan kerentanan psikologis dan ekonomi. Ketika aplikator memaksakan skema bagi hasil yang memberatkan, mitra sering kali tidak punya pilihan selain tunduk karena mereka telah terikat secara sistemik.

Ketergantungan pada aplikasi telah menciptakan apa yang oleh para sosiolog disebut sebagai "perbudakan digital" halus. Mitra menyediakan motor, bahan bakar, pulsa, dan tenaga, namun mereka tidak memiliki kontrol atas harga jasa mereka sendiri. Semua ditentukan oleh layar kecil di dasbor motor mereka. Dalam dunia kapitalis yang agresif, pihak yang bukan prioritas utama—dalam hal ini mitra pengemudi—akan selalu menjadi pihak yang pertama kali dikorbankan demi menjaga margin keuntungan perusahaan tetap hijau di lantai bursa.

Kembali ke Akar: Romantisme dan Realisme Model Offline

Di tengah kebuntuan sistemik ini, muncul sebuah pemikiran yang mungkin terdengar regresif namun sangat realistis: kembali ke model offline. Sebelum era aplikasi mendominasi, hubungan antara pengemudi ojek dan penumpang didasarkan pada kesepakatan sukarela yang murni. Ada proses tawar-menawar, ada interaksi manusiawi, dan yang paling penting, tidak ada potongan komisi yang mencekik dari pihak ketiga yang bahkan tidak berada di lokasi transaksi.

Model offline menawarkan apa yang saat ini hilang dari sistem daring: Keadilan Transaksional. Dalam model tradisional, 100% dari hasil keringat pengemudi masuk ke kantong mereka sendiri. Tidak ada biaya sistem, tidak ada biaya layanan yang dibebankan kepada konsumen namun tidak sampai ke tangan pengemudi. Bagi banyak mitra, kembali ke pangkalan atau melakukan transaksi langsung di luar aplikasi mulai terlihat sebagai jalur penyelamatan ekonomi yang paling masuk akal.

Fenomena "tembak langsung" atau transaksi luar aplikasi yang mulai marak belakangan ini sebenarnya adalah sinyal protes. Ini adalah bentuk perlawanan diam-diam dari bawah yang menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini sudah tidak lagi sehat. Pelanggan mendapatkan harga yang lebih kompetitif tanpa biaya aplikasi yang membengkak, dan pengemudi mendapatkan upah utuh tanpa potongan algoritma.

Mencari Jalan Tengah: Menuju Ekosistem yang Beradab

Kita tidak bisa memungkiri bahwa teknologi telah membawa kemudahan. Namun, teknologi tanpa etika dan keadilan hanyalah alat penindasan baru. Untuk mengatasi kondisi "darurat" ini, diperlukan renegosiasi besar-besaran terhadap kontrak sosial antara aplikator, mitra, dan pemerintah sebagai regulator.

Beberapa langkah krusial yang perlu dipertimbangkan antara lain:

1. Transparansi Algoritma: Pemerintah harus mendorong audit terhadap algoritma aplikator untuk memastikan tidak ada diskriminasi terhadap mitra yang tidak mengikuti fitur berbayar.

2. Batas Atas Potongan Komisi: Harus ada regulasi yang tegas mengenai batas maksimal potongan yang diambil aplikator, sehingga mitra tetap mendapatkan porsi yang layak untuk biaya perawatan kendaraan dan kehidupan sehari-hari.

3. Penguatan Serikat Mitra: Mitra ojol perlu memiliki posisi tawar yang lebih kuat secara kolektif agar tidak mudah dimainkan oleh kebijakan sepihak aplikator.

4. Eksplorasi Model Koperasi: Mungkin sudah saatnya kita memikirkan platform transportasi yang dimiliki secara kolektif oleh para pengemudi (model koperasi digital), di mana keuntungan kembali kepada anggota, bukan kepada pemegang saham di luar negeri.

Transportasi daring di Indonesia tidak seharusnya menjadi perlombaan menuju dasar (race to the bottom) di mana pengemudi saling sikut dan aplikator saling peras. Jika skema profit sharing tetap dipaksakan tanpa mempertimbangkan martabat dan kesejahteraan mitra, maka jangan kaget jika "revolusi balik" ke model offline akan menjadi pilihan massa.

Pada akhirnya, ekonomi yang berkelanjutan adalah ekonomi yang memanusiakan pelakunya. Kita semua merindukan efisiensi digital, namun kita tidak boleh menukarnya dengan keadilan sosial. Jika aplikasi tidak lagi mampu menjadi jembatan kemakmuran bagi penggunanya, maka kembali ke jalanan dengan kesepakatan tawar-menawar yang jujur mungkin adalah cara terbaik untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi rakyat.